Subsidi Pendidikan 12 Tahun di Barito Timur

Dengan diperluasnya pengertian wajib belajar dari sembilan menjadi 12 tahun, Mendiknas meminta kepada jajaran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memberikan batasan yang lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan gratis itu. “Saya mohon di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten ada pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah. Kemudian, yang lebih teknis bisa diatur dalam peraturan gubernur, bupati, atau walikota. Hal ini dilakukan supaya yang dimaksud dengan bebas pungutan jelas batasannya, sekaligus saya mohon ada pengaturan mengenai sangsinya,” katanya.

Mendiknas menyampaikan, mulai 2009 unit biaya BOS dinaikkan secara signifikan oleh pemerintah pusat dengan maksud supaya wajib belajar 9 tahun SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B bisa gratis. Mendiknas menggarisbawahi, yang dimaksud dengan gratis adalah bukan kemudian tidak ada lagi biaya yang ditanggung oleh peserta didik. “Gratis itu dari biaya operasional sekolah. Untuk pakaian, ikat pinggang, sepatu, dan makan pagi masih dibayar peserta didik. Jadi jangan salah interpretasi, gratis itu bukan berarti gratis segalanya,” katanya. (http://www.diknas.go.id/headline.php?id=364).

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa pendidikan gratis atau subsidi pendidikan tidak diperuntukkan bagi keperluan pribadi peserta didik, melainkan untuk operasional sekolah. Adapun bagi peserta didik yang tidak mampu tentu masih ada jalur bantuan yang dikenal dengan beasiswa.

Barito Timur pada tahun pelajaran 2010/2011 ini mulai memberikan bantuan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini

Sasaran dan bantuan pendidikan 12 tahun pada sekolah negeri maupun swasta

Sumber : Panduan program subsidi pendidikan tahun 2010 kab. Barito Timur

Dana bantuan tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
2. Pembelian baju seragam, baju olahraga, baju batik, sepatu, tas sekolah.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan sejenisnya (misal untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi/akomodasi guru/siswa dalam mengikuti lomba.)
4. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
5. Pembelian bahan habis pakai.
6. Pembiayaan biaya langganan daya dan jasa.
7. Pembiayaan perawatan sekolah.
8. Pebayaran honorarium guru honorer (maks 3 orang)
9. pengembangan profesi guru
10. pembayaran honorarium pengelola keuangan (bendahara).

Sepertinya kita harus optimis bahwa pendidikan di Barito Timur akan segera sejajar dengan daerah-darah lain yang telah maju.

KATA GRATIS, telah menghipnotis masyarakat untuk menuntut kepada sekolah agar pendidikan anaknya tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Hal ini tentu akan mematikan kreativitas sekolah yang ingin mengembangkan pola-pola tertentu dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Seharusnya pemerintah daerah lebih bijaksana dalam menggunakan kata GRATIS