Janji itu adalah Utang

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya, untuk diangkat menjadi PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

Ketika masih sekolah dulu saya diajarkan oleh guru bahwa tanda “slash” atau garis miring bisa menunjukkan pilihan salah satu diantara keduanya. Tidak mengherankan jika pada pilihan bersumpah/berjanji, saya memilih milih yang janji, karena janji itu adalah utang. Meskipun secara lisan melafalkan sumpah, namun dalam hati hanya berjanji. Karena janji adalah utang.

Semua politikus, pejabat, abdi masyarakat, penegak hukum, wasit, atlet hingga pegawai rendahan berjanji sebelum melaksanakan tugasnya. Banyaknya stok janji di negeri ini berdampak pada banyaknya utang yang harus ditunggu realisasinya oleh masyarakat. Jumlah janji-janji akan berbanding lurus dengan jumlah utang.

Utang itu bisa dikredit bahkan jika perlu berkelit. Masyarakat sepertinya sudah kebal akan janji-janji. Lingkaran janji bergulir sepeti bola salju, makin ke bawah makin besar. Lihat saja sertifikasi guru yang dijanjikan kepada guru-guru akan dibayar secara tertib menyebabkan guru juga berjanji kepada siswanya. Yang menjadi korban tentu yang kejatuhan janji paling bawah. SISWA…!